RANGKUMAN WARGA NEGARA DAN NEGARA

RANGKUMAN WARGA NEGARA DAN NEGARA

Nama : Maulana Rachman

Kelas : 1IB05

NPM : 14416300

HUKUM, NEGARA DAN PEMERINTAH

A. HUKUM

Sukar kiranya untuk memberikan suatu definisi tentang hukum. Beberapa perumusan yang ada, masing-masing menonjolkan segi tertentu dari hukum. Di dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", Utrecht memberikan batasan hukum sebagai himpunan eraturan-peraturan (perintah-perintah atau larangan-larangan) yang mengurus tata tertib dalam masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. yang mendefinisikan hukum sebagai peraturan­peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

a) Ciri-ciri dan Sifat Hukum

Agar dapat mengenal hukum lebih jelas, maka kita perlu mengenal ciri dan sifat dari hukum itu sendiri.

Ciri hukum adalah :

adanya perintah atau larangan perintah atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang.

b) Sumber-sumber Hukum

Ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa, yang kalau dilanggar dapat mengakibatkan sangsi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum dapat ditinjau dari segi formal dan segi material.

Sumber hukum material dapat kita tinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut politik, sejarah, ekonomi dan lain-lain.

Sedangkan sumber hukum formal antara lain ialah :

1.       Undang-undang (Statute)

2.       Kebiasaan (Costum)

3.       Keputusan-keputusan hakim (Yurisprudensi)

4.       Traktat (Treaty)

5.       Pendapat Sarjana Hukum

c) Pembangian Hukum

1) Menurut "sumbernya" hukum dibagi dalam :

Hukum Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum Kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada kebiasaan (adat).

Hukum Traktat, ialah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara.

Hukum Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

2) Menurut "bentuknya" hukum dibagi dalam :

Hukum tertulis

hukum tertulis tak dikodifikasikan.

Hukum tak tertulis.

3) Menurut "tempat berlakunya" hukum dibagi dalam:

1.       Hukum Nasional

2.       Hukum Internasional internasional.

3.       Hukum Asing

4.       Hukum gereja

4) Menurut "waktu berlakunya" hukum dibagi dalam:

1.       Ius Constitutum

2.       Ius Constituendum

3.       Hukum Asasi (hukum alam).

5) Menurut "cara mempertahankannya" dibagi dalam :

1.       Hukum material

2.       Hukum Formal.

6) Menurut "sifatnya" hukum dibagi dalam :

1.       Hukum yang memaksa

2.       Hukum yang mengatur (pelengkap).

7) Menurut "wujudnya" hukum dibagi dalam :

1.       Hukum Obyektif.

2.       Hukum Subyektif.

8) Menurut "isinya" hukum dibagi dalam :

1.       Hukum Privat .

2.       Hukum Publik .

Negara sebagai organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan dan warganegaranya, serta menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh warga negara, golongan atau oleh negara sendiri. Oleh karena itu negara mempunyai dua tugas pokok :

Mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan asosial, artinya bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonisms yang membahayakan.

Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan­golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruh atau tujuan sosial.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantara pemerintah beserta lembaga-lembaganya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang teratur dan paling kuat, oleh karena itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menetapkan diri dalam rangka ini. Pentingnya sistem hukum ini sebagai perlindungan, bagi kepentingan­kepentingan yang telah melindungi kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan.

Agar masyarakat siap memakai hukum positif, perlu mempelajari manajemen hukum dan kultur hukum. Sebab sistem hukum terurai dalam tiga komponen yaitu : (1) Substansi, (2) Struktur dan (3) Kultur.

 Untuk menganalisa lebih tajam apa sebenarnya hukum, maknanya, peranannya, dampaknya dalam proses interaksi dalam masyarakat, perlu dipelajari 10 aspek penganalisa yaitu :

Jangan mengindentifikasikan "hukum" dengan "kebenaran keadilan".

Tidak dengan sendirinya harus adil dan benar.

Hukum tetap mengabdikan diri untuk menjamin kegiatan masa sistem dan bentuk pemerintahan.

Meskipun mengandung unsur keadilan atau kebaikan tidak selamanya disambut dengan tangan terbuka.

Hukum dapat diidentifikasikan dengan kekuatan atas kekuasaan.

Macam-macam hukum terlalu dipukulratakan.

Jangan apriori bahwa hukum adat lebih baik dari hukum tertulis.

Jangan mencampur-adukkan substansi hukum dengan cara atau proses sampai terbentuk dasar diundangkannya hukum.

Jangan mencampur-adukkan "law in activis" dengan "law in books" dari aparat penegak hukum.

Jangan inenganggap sama aspek terjang penegak hukum dengan hukum.

Oleh karena itu hukum tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan faktor sosial budaya dan struktur negara, dan masyarakat tidak mungkin bermakna mulai bayi sampai dewasa, menikah dan meinggal.

B. NEGARA

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai organisasi, negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan serta dapat menetapkan tujuan hidup bersama. Dengan perkataan lain, negara mempunyai 2 tugas utama, yaitu :

Mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lainnya.

Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara.

a) Sifat-sifat Negara.

Sebagai organisasi kekuasaan tertinggi, negara mempunyai sifat khusus yang tidak melekat pada organisasi lain. Sifat tersebut melekat pada negara karena penjelmaan (Manifestasi) dari kedaulatan yang dimiliki. Adapun sifat tersebut adalah :

1.       Sifat memaksa.

2.       Sifat monopoli,

3.       Sifat mencakup semua

 b) Bentuk Negara

Dari erat tidaknya serta sifat hubungan suatu negara ke dalam maupun ke luar, dapat kita bedakan antara bentuk negara dan bentuk kenegaraan. Disebut bentuk negara jika hubungan suatu negara ke dalam (dengan daerah­daerahnya) maupun ke luar (dengan negara lain) ikatannya merupakan suatu negara. Sedang bentuk kenegaraan ialah jika hubungan ke dalam maupun ke luarnya, ikatannya merupakan suatu negara.

Dalam teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting adalah: Negara Kesatuan dan Negara Serikat.

1) Negara Kesatuan (Unitarisme)

Ada 2 macam bentuk negara Kesatuan, yaitu :

(a) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi.

(b) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi.

2) Negara Serikat (negara Federasi)

Adalah negara yang terjadi dari penggabungan beberapa negara yang semula berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka, berdaulat, ke dalam suatu ikatan kerjasama yang efektif untuk melaksankaan urusan secara bersama.

(2) Negara Uni

Ada dua negara Uni, yaitu :

1.       Uni Riil

2.       Uni Personil.

(3) Negara Protektorat

Ialah suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain. Perlindungan ini umumnya adalah turut campurnya negara pelindung dalam urusan Luar negeri.

c) Unsur-unsur Negara

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara, negara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

harus ada wilayahnya

1.       harus ada rakyatnya

2.       harus ada pemerintahnya

3.       harus ada tujuannya

4.       mempunyai kedaulatan. Tujuan NKRI

Walaupun ada beberapa teori tujuan negara, namun yang menjadi tujuan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 aliena 4 : "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang leindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan ...".

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, berarti bahwa Negara

1.       Memajukan kesejahteraan umum

2.       Mencerdaskan kehidupan bangsa

3.       Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

C. PEMERINTAH

Pemerintah merupakan salah satu unsur penting daripada negara. Tanpa Pemerintah, maka negara tidak ada yang mengatur. Karena Pemerintah merupakan roda negara, maka tidak akan mungkin ada suatu negara tanpa Pemerintah.

Dalam pengertian umum sering dicampuradukkan pengertian Pemerintah dan pemerintahan, seakan-akan keduanya adalah sama. Padahal jelas keduanya berbeda.

Untuk membedakan kedua istilah tersebut, maka istilah tersebut harus kita bedakan dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Pemerintahan dalam arti luas :

Segala kegiatan atau usaha yang terorganisir, bersumber pada kedaulatan

Kalau kita mengikuti pemisahan kekuasaan Montesquieu, maka meliputi bidang legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau kita mengikuti Vollenhoven maka meliputi bidang wetgeving, rechtspraak, politie, bestuur.

Pemerintahan dalam arti sempit

Kalau kita mengikuti Montesquieu, maka hanyalah tugas, kewajiban dan kekuasaan negara di bidang eksekutif.

 Kalau kita mengikuti Vollenhoven, kekuasaan negara di bidang bestuur.

Di dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan dengan tegas, bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang tertingi di bawah Majelis (MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi). Hal ini berarti bahwa Presiden bertanggung jawab dan berkuasa menjalankan pemerintahan negara. Untuk itu Presiden menunjuk para Menteri sebagai pembantunya. Para menteri ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara mengenai departemennya. Presiden dan para Menteri inilah Pemerintah clam arti sempit.

Walaupun demikian, teori Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan ini tidak sepenuhnya dianut di Indonesia. Karena teori ini mengajarkan bahwa masing-masing bidang kekuasaan ini berdiri sendiri-sendiri dan tidak mencampuri urusan bidang lainnya. Sedangkan menurut UUD 1945, Indone­sia menganut sistem pembagian kekuasaan (bukan pemisahan), sehingga dapat terjadi satu bidang tugas dilakukan oleh lebih dari satu alat perlengkapan negara. Atau sebaliknya, satu alat perlengkapan negara melaksanakan lebih dari satu bidang tugas.

2. WARGANEGARA DAN NEGARA

Unsur penting suatu negara yang lain adalah rakyat. Tanpa rakyat, maka negara itu hanya ada dalam angan-angan. Termasuk rakyat suatu negara adalah meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan

Negara tersebut dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Dalam hubungan ini rakyat diartikan sebagai kumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persatuan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Menurut Kansil, orang-orang yang berada dalam wilayah suatu negara itu dapat dibedakan menjadi :

a. Penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.

Penduduk ini dapat dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu :

1.       Penduduk Warga Negara

2.       Penduduk bukan Warga .

b. Bukan Penduduk ialah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara untuk ementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.

1) Asas Kewarganegaraan

Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warganegara, digunakan 2 kriteria, yaitu :

(1) Kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini, masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu :

1.       Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula "Ius Sanguinis"

2.       Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau "Ius Soli".

Kedua prinsip kewarganegaraan ini digunakan secara bersama dengan 

mengutamakan salah satu, tetapi tanpa meniadakan yang satu. Konflik antara lus Soli dan Ius Sanguinis akan menyebabkan terjadinya kewarganegaraan rangkap (bipatride) atau tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (a-patride).

Berhubung denganitu, maka untuk menentukan kewarganegaraan seseorang digunakan 2 stelsel kewarganegaraan (di samping kedua asas di atas) yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif.

Pelaksanaan kedua stelsel ini kita bedakan dalam :

a.       hak opsi.

b.      hak repudiasi.

(2) Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan negara lain.

Di Indonesia, siapa-siapa yang menjadi warganegara telah disebutkan di dalam pasal 26 UUD 1945, yaitu :

Yang menjadi warganegara ialah

Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undanng­undanng.

Pelaksanaan selanjutnya dari pasal 26 UUD 1945 ini diatur dalam UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang pasal 1-nya menyebutkan :

Warga negara Republik Indonesia ialah :

Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara Republik Indonesia.

Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, sdorang warga negara RI,

Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meniiiggal dunia,

Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara RI,

Orang yang lahir di dalam wilayah RI selama kedua orang tuanya tidak diketahui.

Seseorang yang diketemukan di dalam wilayah RI selama tidak diketahui kedua orang tuanya.

Orang yang lahir di dalam wilayah RI, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui.

Orang yang lahir di dalam wilayah RI yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu.

Orang yang mempunyai kewarganegaraan RI menurut aturan undang-undang ini.

Selanjutnya di dalam Penjelasan Umum UU No.62 tahun 1958 ini

dikatakan bahwa kewarganegaraan RI diperoleh :

1.       karena kelahiran

2.       karena pengangkatan

3.       karena dikabulkan permohonan

4.       karena pewarganegaraan

5.       karena atau sebagai akibat dari perkawinan

6.       karena turut ayah/ibunya

7.       karena pernyataan.

Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 62 tahun 1958 disebutkan :

b,c,d dan e. :

Sudah selayaknya keturunan warga negara RI adalah WNI. Sebagaimana telah diterangkan di atas dalam Bab I huruf a yang menentukan status anak ialah ayahnya. Apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya atau apabila ayah tidak mempunyai kewarganegaraan ataupun selama tidak diketahui kewarganegaraannya, maka barulah ibunya yang menentukan status anak itu.

Hubungan hukum kekeluargaan antara ibu dan anak selalu ada , kalau ayahnya mengadakan hukum secara yuridis. Anak baru turut kewarganegaraan ayahnya, setelah ayah itu mengadakan hubungan hukum kekeluargaan dan apabila hubungan hukum itu diadakan setelah anak itu menjadi dewasa, maka is tidak turut kewarganegaraan ayahnya.

f,g dan h.

Menjalankan ius soli supaya orang-orang yang lahir di Indonesia tidak ada yang tanpa kewarganegaraan.

2) Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Apabila kita melihat pasal-pasal dalam UUD 1945, maka akan dapat kita temukan beberapa ketentuan tentang hak-hak warga negara, misalnya, pendidikan, pertahanan dan kesejahteraan sosial.

Di samping itu dua ketentuan dengan tegas menyebutkan tentang kewajiban warga negara :

Pasal 27 (1) : Segala warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 30 (1) : Tiap-tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Pembedaan penduduk suatu negara menjadi warga negara dan orang asing tersebut, pada hakikatnya adalah untuk membedakan "hak dan kewajiban"nya saja.

Orang asing di Indonesia tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga negara Indonesia. Mereka tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, hak dan kewajibanmempertahankan dan membela negara, namun mereka mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan, dan berhak mendapatkan perlindungan atas diri dan harta bendanya.

Kebebasan ini berarti pula bahwa pemerintah sama sekali tidak memilkiki hak untuk melarang berdirinya suatu partai politik baru, karena lapangan semacam ini jelas bertentangan dengan asas kebebasan berserikat yang dijamin oleh pasal 28 tersebut. Jadi sesuai dengan tingkatan/hierarki perundang­undangan, suatu undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar yang kedudukannya lebih tinggi, dan menjadi sumberbagi undang-undang tersebut. Tentu saja ada pembatasan bahwa partai yang didirikan harus tidak bertentangan dengan nilai demokrasi yang justru terkandung dalam pasal 28 UUD 1945.

Pasal 27 ayat 1 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini berarti bahwa tidak ada warga negara yang memiliki hak lebih banyak atau lebih sedikit daripada warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena itu pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan kerja baru dengan syarat-syarat yang sesuai dengan kemanusiaan.

Pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. "Penduduk" yang dimaksud di sini adalah siapa saja yang berdomisili di wilayah Indonesia, baik is warga negara ataupun orang asing. Tentu saja pasal ini harus dihubungkan dengan ayat satunya, sehingga kebebasan tersebut adalah dalam hubungannya dengan agama yang mempercayai keesaan Tuhan.

Tetapi yang lebih penting lagi adalah apa yang dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 bahwa :

"Yang penting adalah semangat para penyelenggara negara semangat parapemimpin pemerintahan meskipun UUD itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintah baik, UUD itu tentu akan merintangi jalannya negara.".

 CONTOH KASUS WARGANEGARA :

               Pada tahun 2006, Van Daniel yang merupakan pemain bola asal Belanda yang merumput di Indonesia.            Van Daniel memiliki keinginan untuk menjadi Pemain Tim Nasional Indonesia karena menurut pelatihnya,              jika van Daniel berpindah menjadi warga negara Indonesia dan membela kesebelasan Timnas Garuda.                 Van Daniel akan menjadi pemain yang sangat hebat bahkan mungkin menjadi pemain terbaik di dunia dan           bisa mengangkat banyak gelar juara kepada Indonesia. dan jika Van Daniel ingin memiliki hak                             kewarganegaraan Indonesia, ia harus tetap tinggal di Indonesia selama 5 tahun.namun ketika diperjalanan             nya menunggu 5 tahun tersebut ada berita kabar dari tetangganya di Belanda bahwa Ibu Van Daniel                     meninggal dunia. Ia lalu memutuskan untuk pergi ke belanda untuk melihat proses pemakaman Ibunya.                 Dan akhirnya usaha Van Daniel hancur untuk menjadi pemain timnas Indonesia  karena ada musibah yg               Menimpa Ibunya.
‌

          Kesimpulan : 

                  Warga negara asing yang ingin berpindah warga negaranya menjadi WNI harus memenuhi syarat `               negara yaitu bertinggal selama 5 tahun atau jika yg bersangkutan diberikan warga negaranya oleh presiden           maka tidak perlu melakukan syarat tersebut. Kembali ke syarat 5 tahun tersebut , apabila yang                             bersangkutan selama masa syaratnya keluar negri maka usaha yg dilakukan bersangkutan gagal.